Saturday, May 15, 2021
ADVERTISEMENT
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  NEWSFLASH
Antisipasi Aksi Copet, Polres Bulukumba Terjunkan Personil Disejumlah Pasar 2 weeks ago
Walikota Makassar geram pengelola Mall Panakukang Tak Menaati Prokes 2 weeks ago
Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal Diselokan dan Mulut Berbusa 2 months ago
Walikota Makassar Danny Pomanto yakin Dapat Memutus Mata Rantai Covid 2 months ago
Plt Gubernur Apresiasi Upaya Pencegahan Korupsi Di Sulsel 2 months ago
Next
Prev
Antisipasi Aksi Copet Polres Bulukumba kerahkan Sejumlah Personil
Hukum & Kriminal

Antisipasi Aksi Copet, Polres Bulukumba Terjunkan Personil Disejumlah Pasar

by RedaksiMay 3, 2021
Walikota Makassar Dany pomanto geram pengelola Mall Panakukang Tak Menaati Prokes
Ekonomi & Bisnis

Walikota Makassar geram pengelola Mall Panakukang Tak Menaati Prokes

by RedaksiMay 3, 2021
Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal Diselokan
Gowa

Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal Diselokan dan Mulut Berbusa

by RedaksiMarch 6, 2021
MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Wali Kota Makassar, Muh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, secara resmi meluncurkan program “Makassar Recover”. Program ini diluncurkan secara live di televisi nasional maupun secara virtual, yang dipusatkan di kediaman pribadi Danny Pomanto, Jalan Amirullah No 18 , Jumat (5/3/2021). Makassar Recover merupakan gabungan dari komitmen Danny-Fatma dalam memutus mata rantai Covid-19 di kota Makassar, dengan tiga sasaran yakni Penguatan Imunitas, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi. Tiga sub program ini bakal dilakukan melalui berbagai tahap, masing-masing 11 metode untuk Penguatan Imunitas, 9 metode untuk Adaptasi sosial, dan 6 metode untuk pemulihan ekonomi di masyarakat. Menurut Danny, program ini berangkat dari pelajaran hidup setelah jutaan korban jiwa direnggut virus asal Cina tepatnya di kota Wuhan. Danny berharap program Makassar Recover ini mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pandemi Covid 19 dapat dibasmi secara tuntas. “Menceritakan dirinya sebagai penyintas, saya kira ini pelajaran baik bagi hidup saya dan saya merasakan langsung dampaknya. Akhirnya lahirlah Makassar Recover ini,” ujar Danny. Secara jelas Danny memaparkan bahwa Covid ini bukan fiksi, sudah 1,3 juta kasus yang terjadi. 36 ribu korban tidak bisa diselamatkan, dan pihaknya akan menghentikan hal tersebut. “Kita sudah siap tenaga medis dalam dua hari ini kita buka pendaftaran relawan sudah capai 5000 orang. Ini bukti keseriusan kita untuk memutus rantai pandemi. Dan kita akan simulasikan dulu selama 1 bulan,” jelasnya. Sementara, Fatmawati Rusdi menilai, masyarakat tidak perlu lagi menyaksikan fenomena menakutkan akibat Covid-19. Ia yang juga berstatus sebagai OTG sebelumnya berharap tidak ada lagi yang merasakan hal sama dengan dirinya. “Saya adalah penyintas dengan status orang tanpa gejala. Saya rasakan betul beratnya terpisah dengan anak-anak selama isolasi mandiri. Saya harap tidak ada lagi yang merasakan hal sama,” kata Fatma. “Makassar Recover ini akan kita harapkan bisa menjadi pendeteksi awal dan penanganan lebih lanjut,” tandasnya . Danny – Fatma pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar saling bahu membahu dan terlibat aktif dalam melaksanakan program Makassar Recover.
Kota Makassar

Walikota Makassar Danny Pomanto yakin Dapat Memutus Mata Rantai Covid

by RedaksiMarch 6, 2021
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sulsel. Hal ini di sampaikan Plt Gubernur Sulsel saat rapat bersama Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmi Jaya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Kamis, 4 Maret 2021. Plt Gubernur Sulsel mengatakan pencegahan korupsi merupakan ikhtiar bersama,meski saat ini tahap beradaptasi. "Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar,"ungkapnya. Andi Sudirman Sulaiman mengingat harapan Nurdin Abdullah perihal e-katalog dan e-marketplace. "Pak Nurdin Abdullah dulu berharap, bagaimana infrastruktur jalan jika memiliki kebutuhan pembangunan dapat diklik saja. Kami kedepan meminta arahan kepada KPK untuk membentuk sebuah sistem yang lebih baik,"ucapnya. Menurutnya, saat ini ada peningkatan signifikan antara jalan dan jembatan,dan bisa dilihat grafiknya. "Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan,"pungkasnya. Sementara itu, Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan korupsi KPK, Herda Helmi Jaya mengatakan KPK akan senantiasa mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai perbaikan " Pertemuan ini merupakan rapat tindak lanjut penerapan katalog elektronik lokal dan e-marketplace di Sulsel.Dan KPK akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan."ungkapnya. Herda juga mengaku, KPK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, jika ini sudah bisa diterapkan. Ia berharap, persoalan paling krusial yaitu mark up harga bisa terselesaikan. "Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat provinsi lain, terutama di wilayah Sulawesi," tegasnya. Ia menambahkan penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres No 4 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Antara lain, aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. "Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan,"tutupnya.
Gubernur Sulsel

Plt Gubernur Apresiasi Upaya Pencegahan Korupsi Di Sulsel

by RedaksiMarch 6, 2021
Kapolri jendral Listyo Sigit Prabowo saat melakukan pertemuan dengan MUI Sulsel (Foto Humas Polri)
Nasional

Sowan ke Ketua MUI Sulsel, Kapolri Sebut Dukungan Ulama Sangat Penting Untuk Menjaga Kamtibmas

by RedaksiFebruary 13, 2021
Kapolri : Pemprov Sulsel dan Forkopimda Gerak Cepat Tekan Penyebaran Covid di Sulsel
Gubernur Sulsel

Kapolri : Pemprov Sulsel dan Forkopimda Gerak Cepat Tekan Penyebaran Covid di Sulsel

by RedaksiFebruary 13, 2021
Makassar. Polda Sulawesi Selatan memastikan akan ada tersangka dalam dugaan kasus penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebab wilayah tersebut milik pemerintah daerah, bukan perseorangan. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Zulpan mengatakan, para pelaku akan dijerat kasus hukum. Mulai dari yang mengurus sertifikat hingga yang menerbitkannya. Sementara sudah ada tujuh orang yang berstatus saksi dalam kasus jual-beli pulau ini. Namun masalah tersebut masih diselidiki Polisi. "Siapa yang mengakui pulau ini sampai yang menerbitkan sertifikatnya, nanti akan diproses. Ini jelas melanggar hukum. Nanti dalam pemeriksaan ini akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka," jelas Kabid Humas Polda Sulsel. Tempat tersebut berada di Pulau Lantigiang di wilayah Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, yang menjadi habitat penyu. Pulau ini dijual seharga Rp900 juta oleh oknum berinisial SA kepada seorang berinisial A. Namun ada juga pihak yang jadi perantara yang mempertemukan pemilik dan penjual. "Kami juga akan menelusuri sertifikan kepemilikan pulau. Sebab ini berada di lokasi taman nasional, bukan milik perseorangan atau pribadi," pungkas Kabid Humas Polda Sulsel.
Hukum & Kriminal

Jual Beli Pulau Selayar, Polda Sulsel Kantongi Calon Tersangka

by RedaksiFebruary 13, 2021
Antisipasi Aksi Copet Polres Bulukumba kerahkan Sejumlah Personil
Walikota Makassar Dany pomanto geram pengelola Mall Panakukang Tak Menaati Prokes
Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal Diselokan
MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Wali Kota Makassar, Muh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, secara resmi meluncurkan program “Makassar Recover”. Program ini diluncurkan secara live di televisi nasional maupun secara virtual, yang dipusatkan di kediaman pribadi Danny Pomanto, Jalan Amirullah No 18 , Jumat (5/3/2021). Makassar Recover merupakan gabungan dari komitmen Danny-Fatma dalam memutus mata rantai Covid-19 di kota Makassar, dengan tiga sasaran yakni Penguatan Imunitas, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi. Tiga sub program ini bakal dilakukan melalui berbagai tahap, masing-masing 11 metode untuk Penguatan Imunitas, 9 metode untuk Adaptasi sosial, dan 6 metode untuk pemulihan ekonomi di masyarakat. Menurut Danny, program ini berangkat dari pelajaran hidup setelah jutaan korban jiwa direnggut virus asal Cina tepatnya di kota Wuhan. Danny berharap program Makassar Recover ini mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pandemi Covid 19 dapat dibasmi secara tuntas. “Menceritakan dirinya sebagai penyintas, saya kira ini pelajaran baik bagi hidup saya dan saya merasakan langsung dampaknya. Akhirnya lahirlah Makassar Recover ini,” ujar Danny. Secara jelas Danny memaparkan bahwa Covid ini bukan fiksi, sudah 1,3 juta kasus yang terjadi. 36 ribu korban tidak bisa diselamatkan, dan pihaknya akan menghentikan hal tersebut. “Kita sudah siap tenaga medis dalam dua hari ini kita buka pendaftaran relawan sudah capai 5000 orang. Ini bukti keseriusan kita untuk memutus rantai pandemi. Dan kita akan simulasikan dulu selama 1 bulan,” jelasnya. Sementara, Fatmawati Rusdi menilai, masyarakat tidak perlu lagi menyaksikan fenomena menakutkan akibat Covid-19. Ia yang juga berstatus sebagai OTG sebelumnya berharap tidak ada lagi yang merasakan hal sama dengan dirinya. “Saya adalah penyintas dengan status orang tanpa gejala. Saya rasakan betul beratnya terpisah dengan anak-anak selama isolasi mandiri. Saya harap tidak ada lagi yang merasakan hal sama,” kata Fatma. “Makassar Recover ini akan kita harapkan bisa menjadi pendeteksi awal dan penanganan lebih lanjut,” tandasnya . Danny – Fatma pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar saling bahu membahu dan terlibat aktif dalam melaksanakan program Makassar Recover.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Sulsel. Hal ini di sampaikan Plt Gubernur Sulsel saat rapat bersama Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmi Jaya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Kamis, 4 Maret 2021. Plt Gubernur Sulsel mengatakan pencegahan korupsi merupakan ikhtiar bersama,meski saat ini tahap beradaptasi. "Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar,"ungkapnya. Andi Sudirman Sulaiman mengingat harapan Nurdin Abdullah perihal e-katalog dan e-marketplace. "Pak Nurdin Abdullah dulu berharap, bagaimana infrastruktur jalan jika memiliki kebutuhan pembangunan dapat diklik saja. Kami kedepan meminta arahan kepada KPK untuk membentuk sebuah sistem yang lebih baik,"ucapnya. Menurutnya, saat ini ada peningkatan signifikan antara jalan dan jembatan,dan bisa dilihat grafiknya. "Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan,"pungkasnya. Sementara itu, Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan korupsi KPK, Herda Helmi Jaya mengatakan KPK akan senantiasa mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai perbaikan " Pertemuan ini merupakan rapat tindak lanjut penerapan katalog elektronik lokal dan e-marketplace di Sulsel.Dan KPK akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan."ungkapnya. Herda juga mengaku, KPK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, jika ini sudah bisa diterapkan. Ia berharap, persoalan paling krusial yaitu mark up harga bisa terselesaikan. "Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat provinsi lain, terutama di wilayah Sulawesi," tegasnya. Ia menambahkan penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres No 4 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Antara lain, aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. "Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan,"tutupnya.
Kapolri jendral Listyo Sigit Prabowo saat melakukan pertemuan dengan MUI Sulsel (Foto Humas Polri)
Kapolri : Pemprov Sulsel dan Forkopimda Gerak Cepat Tekan Penyebaran Covid di Sulsel
Makassar. Polda Sulawesi Selatan memastikan akan ada tersangka dalam dugaan kasus penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebab wilayah tersebut milik pemerintah daerah, bukan perseorangan. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Zulpan mengatakan, para pelaku akan dijerat kasus hukum. Mulai dari yang mengurus sertifikat hingga yang menerbitkannya. Sementara sudah ada tujuh orang yang berstatus saksi dalam kasus jual-beli pulau ini. Namun masalah tersebut masih diselidiki Polisi. "Siapa yang mengakui pulau ini sampai yang menerbitkan sertifikatnya, nanti akan diproses. Ini jelas melanggar hukum. Nanti dalam pemeriksaan ini akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka," jelas Kabid Humas Polda Sulsel. Tempat tersebut berada di Pulau Lantigiang di wilayah Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, yang menjadi habitat penyu. Pulau ini dijual seharga Rp900 juta oleh oknum berinisial SA kepada seorang berinisial A. Namun ada juga pihak yang jadi perantara yang mempertemukan pemilik dan penjual. "Kami juga akan menelusuri sertifikan kepemilikan pulau. Sebab ini berada di lokasi taman nasional, bukan milik perseorangan atau pribadi," pungkas Kabid Humas Polda Sulsel.

NASIONAL

HUKUM & KRIMINAL

POLITIK

PEMERINTAHAN

  • Trending
  • Comments
  • Latest

BERITA TERBARU

PARLEMEN

RAGAM

ADVETORIAL

No Result
View All Result

Copyright © 2020 Portal Berita www.sulsel.medgo.id